Selain mudah diucapkan, alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru juga karena sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.

“Inilah yang kemudian bisa mengakibatkan yang namanya contingency hazard atau risiko kontingensi di mana seolah olah ini ditawarkan kepada swasta ataupun ditawarkan kepada BUMN, tapi ketika ada kendala pada proyek maka beban itu sebenarnya akan ditanggung oleh APBN melalui penyertaan modal negara,” ujarnya.

From article content on VAT laws to methods for e-commerce taxation, I strive to assist organizations navigate the complexities with the Indonesian tax procedure. Belief SW Indonesia as your go-to supply for reliable and up-to-day information and facts, empowering you to generate informed selections and generate achievement in your company ventures.

Skandal kuliner non-halal di Solo – 'Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa'

Petani adat sebut belum pernah diajak berunding tentang pembangunan IKN: ‘yang diundang hanya elite'

Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi

Dalam pernyataan tertulis kepada sejumlah media, dewan direktur Softbank Ken Miyauchi menyebut ketidakpastian return of financial investment - kapan, dan seberapa besar mereka bisa balik modal - sebagai alasan utama mereka mundur.

Our experience has revealed that the most effective IPOs IKN start with meticulous preparation long before the roadshow.

Rencana urun dana masyarakat untuk biayai IKN disebut imbas 'kesalahan kalkukasi', megaproyek terancam mangkrak

Baru belakangan, setelah saya menyicip air itu, Agung mengungkap bahwa masih perlu dipastikan apakah kualitas airnya masih sama layaknya dengan yang sudah teruji di titik pengelolaan air minum.

Menurut Bhima, pemerintah semestinya belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pada awalnya menggunakan asumsi-asumsi yang sangat optimis namun ketika dinamika makro ekonominya berubah, terjadi pembengkakan biaya sehingga membutuhkan subsidi APBN supaya bisa selesai sesuai IKN target.

From the context of land acquisition, various obstructions still exist to its implementation. The concrete one would be that the community even now inhabits some regions, so these places cannot be produced presently.

Unauthorized or poor utilization of this system is prohibited and could lead to disciplinary action and/or civil and criminal penalties.

This could stimulate the event of general public expert services and the caliber of IKN Human Sources (HR) inside the bordering location.